Sub-bab : Pengantar logika dan kaidah berpikir logis
Sebelum membahas lebih jauh, sebenernya apakah pengertian reformasi itu sendiri?? Menurut Khan (1981), pengertian reformasi sebagai suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem birokrasi yang bertujuan mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang telah lama. Arah yang akan dicapai reformasi antara lain adalah tercapainya pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien. Dari pengertian ini, maka reformasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan perubahan pada tingkat struktur dan sikap tingkah laku (the ethics being). Dalam resume ini akan dipaparkan hubungan antara logika dengan reformasi dan birokrasi. Berikut pemaparannya dimulai dari pengertian logika, jenis logika, macam jenis penyampaian, term, proposisi, dedukasi dan silogisme kesesatan berpikir . semua bahasan tersebut akan dicantumkan juga hubungan antar setiap bahasan dengan reformasi dan birokrasi.
DEFINISI LOGIKA :
Logika yaitu segala sesuatu yang sesuai dan dapat diterima oleh akal sehat. Logika bertujuan agar seseorang mampu berpikir sendiri secara tepat dan mampu membedakan antara penalaran yang tepat dan tidak tepat.
JENIS LOGIKA
Menurut aspek, logika dibagi menjadi dua macam. Yaitu :
- Logika Alamiah : logika yang dibawa oleh manusia dari sejak lahir, berdasarkan akal sehat saja. Logika ini hanya membantu manusia dalam keseharian yang bersifat rutin. Contoh: manusia membutuhkan makanan.
- Logika Ilmiah : logika yang mampu membekali manusia dengan prinsip dan norma agar ketepatan penalaran dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut pertumbuhan dan perkembangan, ada dua jenis, yakni :
- Logika Klasik : logika ini ciptaan Aristoteles. Ada isitilah di dlam logika klasik ini yaitu analitika dan dialitika. Analitika merupakan putusan yang sudah benar. Contoh: Hukum Newton. Sedangkan Dialitika merupakan keputusan yang masih diragukan. Contoh: argumen mengenai orang yang bisa hidup di bulan.
- Logika Modern : menerapkan prinsip matematika ke dalam logika. Disebut juga sebagai logika simbolis atau sistematis.
Menurut bentuk dan isi argumen :
- Logika Formal : harus sesuai dengan premis
- Logika Material : sesuai dengan kenyataan
Hubungan logika dengan reformasi dan birokrasi yaitu logika berfungsi agar pemerintah tidak seenaknya saja dalam membuat suatu kebijakan karena harus ada pengajiannya terlebih dahulu dalam membuat suatu keputusan.
PROSES PENYIMPULAN
Proses penyimpulan dibagi menjadi dua macam, yakni :
- Logika Deduktif : memperhatikan penalaran dari yang bersifat umum ke khusus. Contoh : semua bunga itu makhluk hidup. Mawar adalah bunga. Maka dapat disimpulkan kalau mawar adalah makhluk hidup. Logika ini sudah tersirat tanpa harus kita membuat pengamatan inderawi.
- Logika Induktif : memperhatikan penalaran dari yang bersifat khusus ke umum. Contoh: Vira suka makan ayam goreng.
Tika suka makan ayam goreng
Jadi semua orang suka makan ayam goreng
Dalam contoh diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam logika induktif, melibatkan observasi agar keabsahan argumen dapat terjaga. Semakin banyak pendapat, argumen yang dibuat makin sahih dan kuat makna nya. Dari pemaparan mengenai proses penyimpulan, jelas sekali bahwa ini ada hubungannya dengan reformasi dan birokrasi. Yaitu pada saat suatu anggota MPR atau DPR sedang berdiskusi, pendapat mereka kita asumsikan sebagai premis dan akhirnya premis itu dikumpulkan menjadi suatu kesimpulan yang tepat dan kuat agar nantinya dapat berguna secara baik dan benar di masyarakat luas.
PENGERTIAN TERM DAN KATA
Yaitu mengetahui dasar dari penalaran. Berfungsi dalam menentukan subjek dan predikat. PEMBAGIAN TERM
Menurut aspeknya, term dibagi menjadi beberapa bagian, yakni:
- Berdasarkan Jumlah kata
- Berdasarkan Luas : Singular, partikular dan universal
- Berdasarkan sifat : Term distributif dan Term kolektif
- Berdsarkan arti : Univok, ekuivok, dan analog
Setelah melihat pemaparan diatas, dalam memajukan birokrasi diharap agar dapat terhindar dari kekacauan pemahaman mengenai arti dari sebuah term (konsep) serta mempelajari klasifikasinya. Sehingga dalam peningkatan reformasi layanan kepada umum tercipta pengetahuan dasar yang baik dalam pengembangan intelegensi masyarakat umum dalam hal birokrasi.
DEFINISI PROPOSISI
Yaitu ungkapan lahirilah dari putusan atau kalimat yang benar atau salah. Proposisi terdiri dari beberapa term.
PEMBAGIAN PROPOSISI
- Proposisi Kategoris (standard) yaitu kalimat yang diakui atau diingkari secara mutlak.
Syarat : subjek, predikat harus eksplisit.
Menurut jenisnya, Proposisi kategoris dapat dibagi lagi menurut:
· Kualitas (diakui atau diingkari)
· Kuantitas (singular, partikular dan universal)
· Kuantitas dan Kualitas (gabungan)
Hubungan reformasi dan birokrasi dengan pembagian proposisi yaitu untuk merubah lembaga pemerintahan dan penentuan kebijakan agar di perhatikan kebenaran dan kesalahannya.
DEDUKSI DAN SILOGISME
Deduksi adalah proses pemikiran yang berpijak pada pengetahuan yang lebih umum ke lebih khusus. Penurunan penyimpulan dibedakan menjadi dua macam, yakni :
- Penyimpulan Langsung : penalaran yang bertolak belakang dari premis dan harus diturunkan langsung dari kesimpulan.
- Penyimpulan tidak langsung : bergerak dari proposisi pertama (premis mayor) dan melalui proposisi kedua (premis minor), menghasilkan kesimpulan. Penalaran ini akan terwujud bentuk logis yang disebut dengan silogisme. Ada dua macam silogisme yaitu : silogisme kategoris (bentuk logis argumen deduktif yang terdiri dari dua premis dan satu kesimpulan) , silogisme hipotesis (kesahihan tergantung semata pada bentuk dan tidak tergantung pada isi).
Penyimpulan silogisme dan deduktif di sini dapat kita lihat sebagai pemahaman atau penalaran yang masuk akal, dengan berjalannya waktu kemampuan menyimpulkan silogisme dan deduktif individu akan terus maju. Dengan majunya perkembangan zaman hendaknya kemampuan individu berpikir secara lagis harus terus direformasikan. Selain itu, diperlukan suatu birokrasi yang kokoh yang dapat menjadi pilar bagi individu yang sudah menginjak era globalisasi ini.
SILOGISME DAN KESEHATAN BERPIKIR
Reformasi birokrasi merupakan langkah-langkah perbaikan dalam urusan politik, terutama kinerja birokrasi yang buruk sehingga mendorong adanya reformasi. Penyebab reformasi ini adalah karena adanya diskriminasi politik, ketidakjujuran dan keegoisan para birokrat yang menyalahgunakan fasilitas dan dana negara untuk kepentingan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Hal ini banyak kaitannya dengan kesesatan berpikir.
Hukum-hukum silogisme terdiri dari dua macam silogisme kategoris dan silogisme hipotetis. Silogisme kategoris terdapat 8 hukum, yang harus kita gunakan guna membentuk argument silogistik yang logis. Silogisme hipotetis memiliki premis mayor yang berupa sebuah proposisi kondisional.
Silogisme kondisional dalam arti luas berbentuk sahih dan tidak sahih. Bentuk sahih yang pertama disebut modus ponens dimana proses penyimpulan bergerak dari pembenaran sebab kepada pembenaran akibat yang termuat dalam kesimpulan. Bentuk sahih kedua disebut modus tollens dimana proses penyimpulan bergerak dari pengingkaran akibat kepada pengingkaran syarat yang termuat dalam antesedens. Dalam bentuk tidak sahihnya, hampir sama dengan bentuk sahih namun masih membuka peluang adanya kemungkinan lain.
Silogisme dalam arti sempit tidak akan membuka peluang untuk kemungkinan lain. Sebab yang terkandung dalam antisedens harus merupakan satu-satunya sebab. Dengan mematuhi syarat ini, argumentasi kondisional akan selalu berbentuk sahih.
Kesesatan dalam berpikir ada dua macam, yaitu kesesatan formal dan kesesatan material. Kesesatan formal atau kesesatan bahasa merupakan bentuk penalaran yang tidak tepat atau tidak sahih akibat adanya kekeliruan penempatan term dalam sebuah kalimat sehingga kalimat tersebut memiliki makna ganda. Kesesatan material atau kesesatan relevansi adalah kesesatan dalam bahasa dimana tidak adanya relevansi terhadap premis dan kesimpulan.
Kesesatan relevansi ada enam macam. Yang pertama disebut Argumentum Ad Hominem yang bersifat subjektif. Kesesatan ini terjadi ketika ada seseorang yang menolak gagasan atau ide orang lain hanya karena faktor orang tersebut dan bukan karena gagasannya. Hal seperti sering terjadi pada persaingan partai politik di Indonesia saat ini. Pemilihan dalam birokrasi seringkali memihak pada suatu partai politik dan akibatnya menimbulkan ketidakpuasan dikalangan masyarakat maupun birokrasi itu sendiri, memperlemah profesionalisme organisasi pemerintahan dan dapat menimbulkan pelayanan birokrasi yang diskriminatif.
Kesesatan relevansi yang kedua disebut Argumentun ad Populum yang merupakan penalaran yang mengatasnamakan masyarakat luas. Penalaran ini banyak digunakan ketika berkampanye politik.
Yang ketiga adalah Argumentum ad Verecundiam yang merupakan suatu gagasan yang diterima oleh orang lain atau masyarakat karena orang yang menyampaikan gagasan tersebut sudah ahli dalam bidangnya. Gagasan-gagasan dari orang-orang ahli seperti ini di perlukan dalam proses reformasi birokrasi Indonesia karena mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Suatu reformasi yang didukung dan dipercaya akan berjalan sesuai rencana sehingga akan mencapai pada keberhasilan dalam birokrasi.
Keempat disebut Ignoratio Elenchi, yaitu penarikan kesimpulan yang tidak ada hubungan sama sekali dengan premisnya. Penarikan kesimpulan seperti ini juga seringkali bersifat subjektif. Seperti contoh, saat ini banyak dari kalangan artis yang menduduki kursi pemerintahan. Mereka di pilih karena sudah tenar di kalangan masyarakat dan itu merupakan keuntungan besar yang mereka miliki.
Kelima adalah kesesatan karena generalisasi tergesa-gesa yang terjadi karena seseorang terlalu cepat menarik suatu kesimpulan yang berlaku umum.
Terakhir adalah kesesatan karena komposisi yang terjadi bila seseorang berpijak pada suatu kebeneran dan ia juga menganggap bahwa kebenaran tersebut pasti berlaku benar bagi semua orang. Seperti yang terjadi ketika adanya kepemimpinan absolut.
Saat ini kasus KNN yang dilakukan oleh pemerintah sudah tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Mereka yang melakukannya menganggap bahwa karena mereka memiliki jabatan yang penting maka dapat berlaku sewenang-wenang dan menyalahgunakan jabatan. Bisa kita simpulkan bahwa kesesatan berpikir para birokrat dan juga masyarakat mendorong adanya reformasi birokrasi.
Dari bahasan mengenai hubungan anatara logika dan reformasi birokrasi, kami dapat menyimpulkan bahwa logika sangat berkaitan sekali dengan reformasi birokrasi. Karena logika merupakan dasar pemikiran yang digunakan nantinya untuk membuat suatu argumen yang dapat digunakan dalam birokrasi dan reformasi untuk masyarakat luas.
DAFTAR PUSTAKA :
|
· Meliono, Irmayanti, dkk. Buku Ajar I: Logika, Filsafat Ilmu dan, Pancasila. 2010.
Jakarta: Badan Penerbit FKUI
efektif-dan-efisien-kepada-masyarakat-lanjutan/
| |
Web 2.0
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Perubahan tertunda ditampilkan di halaman iniBelum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Web 2.0, adalah sebuah istilah yang dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003, dan dipopulerkan pada konferensi web 2.0 pertama di tahun 2004,[1] merujuk pada generasi yang dirasakan sebagai generasi kedua layanan berbasis web—seperti situs jaringan sosial, wiki, perangkat komunikasi, dan folksonomi—yang menekankan pada kolaborasi online dan berbagi antar pengguna. O'Reilly Media, dengan kolaborasinya bersama MediaLive International, menggunakan istilah ini sebagai judul untuk sejumlah seri konferensi, dan sejak 2004 beberapa pengembang dan pemasar telah mengadopsi ungkapan ini.
Walaupun kelihatannya istilah ini menunjukkan versi baru daripada web, istilah ini tidak mengacu kepada pembaruan kepada spesifikasi teknis World Wide Web, tetapi lebih kepada bagaimana cara si-pengembang sistem di dalam menggunakan platform web. Mengacu pada Tim Oreilly, istilah Web 2.0 didefinisikan sebagai berikut:
"Web 2.0 adalah sebuah revolusi bisnis di dalam industri komputer yang terjadi akibat pergerakan ke internet sebagai platform, dan suatu usaha untuk mengerti aturan-aturan agar sukses di platform tersebut. ”
Web 2.0 menjadi topik hangat dalam pembahasan web saat ini.
Prinsip-prinsip Web 2.0
* Web sebagai platform
* Data sebagai pengendali utama
* Efek jaringan diciptakan oleh arsitektur partisipasi
* Inovasi dalam perakitan sistem serta situs disusun dengan menyatukan fitur dari pengembang yang terdistribusi dan independen (semacam model pengembangan "open source")
* Model bisnis yang ringan, yang dikembangkan dengan gabungan isi dan layanan
* Akhir dari sikllus peluncuran (release cycle) perangkat lunak (perpetual beta)
* Mudah untuk digunakan dan diadopsi oleh user
No comments:
Post a Comment
TERIMAKASIH ATAS PARTISIPASINYA